Menjawab Persoalan Pelayanan Publik dalam Debat Capres Perdana

- 14 Desember 2023, 14:23 WIB
Debat Capres: Ganjar, Prabowo, dan Anies.
Debat Capres: Ganjar, Prabowo, dan Anies. /Antaranews /Fransiska Ninditya/

LENSA BANYUMAS- Debat Capres perdana yang diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Selasa, 12 Desember 2023 membahas topik mengenai hukum, pemerintahan, HAM (Hak Asasi Manusia), dan pemberantasan korupsi. Selain itu, ada pula topik mengenai penguatan demokrasi dan kerukunan warga.

Baca Juga: Simak! Berikut Jadwal Debat Capres Cawapres Pemilu 2024

Segmen awal menjadi momen untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja masing-masing Capres. Segmen kedua dan ketiga, lanjut pada pendalaman dengan mekanisme menjawab pertanyaan dan menanggapi pernyataan secara acak sesuai dengan topik dari panelis. Pada segmen keempat dan kelima, debat diisi dengan tanya jawab antarpaslon, serta sanggahan. Segmen terakhir, semua Capres menyampaikan pernyataan pamungkas yang menjadi penutup.

Permasalahan mengenai pelayanan publik juga muncul dalam debat tersebut. Saat memaparkan visi dan misi, komitmen mengenai pelayanan publik hanya disampaikan oleh Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kedua Capres lain, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto lebih fokus pada penegakan hukum.

Ganjar menyatakan kritik terhadap fasilitas kesehatan dan bagaimana nasib guru yang ada di Indonesia. Ia juga menyinggung soal minimnya akses internet dan teknologi.

Kemudian pada segmen kedua, terdapat pertanyaan acak yang disampaikan panelis soal peningkatan pelayanan publik untuk kelompok rentan.

Baca Juga: Bawaslu Banyumas Tertibkan Ratusan APK yang Terpasang pada Tempat Dilarang

Capres Nomor urut 2, Anies Baswedan mendapatkan kesempatan pertama untuk berbicara dan menyoroti kesulitan pupuk untuk petani dan nelayan.

Sementara itu, Capres Nomor urut 2, Prabowo Subianto memberikan pandangannya mengenai kelompok rentan, diantaranya ibu hamil, manula, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Kelompok rentan semestinya perlu diutamakan dalam program peningkatan layanan publik. Namun bagaimana bentuk peningkatannya belum dideskripsikan secara mendalam. Prabowo menyebutkan, publik wajib melakukan kontrol pada aparat untuk agar melakukan peningkatan kualitas pelayanan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat super app yang menjadi wadah kritik dan saran dari masyarakat.

Halaman:

Editor: Cahyaningtias Purwa Andari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x