Network
LENSA BANYUMAS- Eks pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) periode 2003-2019 menyuarakan pesan moral bertajuk 'Panca Laku' pada Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara agar berpegang pada moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Seruan ini menyusul gerakan protes yang disampaikan kampus di Indonesia.
Wakil Ketua KPK 2015-2019, Basaria Panjaitan mengatakan, sifat kenegawaran dan keteladanan semestinya bisa ditunjukkan seorang Presiden. Terlebih dalam masa-masa kontestasi Pemilu 2024.
"Menyikapi perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada kurun waktu akhir-akhir ini seakan-akan telah kehilangan kompas moral dan etika," ujarnya, di Gedung Lama KPK Setiabudi, Senin (5/2).
Parameter hilangnya kompas moral, etika, dan hukum ini tampak nyata dalam berbagai paramater yang sudah diterbitkan lembaga internasional. Salah satunya skor CPI (Corruption Perception Index) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam empat tahun terakhir.
"2019 skornya mencapai 40 dan turun drastis menjadi 34. Bahkan, pada 2022 dan 2023 menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei," ujarnya.
Selanjutnya, parameter Index Negara Hukum atau Rule of Law Index dari World Justice Project capaiannya hanya 0,53 dari skala 0-1 pada tahun 2023. Sehingga Indonesia masih jauh dari nilai ideal dalam indeks negara hukum.
Baca Juga: Soal Proyek Saluran Air dari Gunung Slamet, DLH Banyumas Nilai PDAM Pemalang Inkonsistensi
Bahkan, Indonesia digambarkan sebagai negara yang memiliki praktik Kartel Partai Politik. Hal ini dilaporkan Varieties Democracy Project tahun 2023 dengan skor 25. Kemudian, The Economist Intelligence Unit juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki Demokrasi Cacat atau flawed democracy.
