Network
Lensa Banyumas – Dalam mengambil kebijakan di tengah situasi tidak pasti seperti pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah mengalami tiga dilema.
Berbagai dilema yang dialami pemerintah dalam mengambil kebijakan itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Anti Corupption Summit-4 2020 di Jakarta, pada Rabu, 18 November 2020.
Baca Juga: Jika Gempa dan Tsunami Dasyat Terjadi di Kota Padang, Ini yang akan Dilakukan Lapas Padang
“Situasi luar biasa dan tidak pasti tetap mengharuskan pemerintah hadir, namun pertanyaannya hadir seperti apa dan ini lah dilema yang harus diatasi dan dihadapi. Tidak ada situasi yang ideal,” kata Sri Mulyani seperti dikutip lensabanyumas.com dari Antara.
Ia menjelaskan dilema pertama yang dialami permerintah, yaitu mengenai keputusan pemerintah untuk mengandalkan dan memilih antara data historis atau data proyeksi dalam membuat sebuah kebijakan.
Baca Juga: Erick Rangkap 2 Jabatan, Sri Mulyani Gantikan Terawan di Struktur Komite PC-PEN
“Data historis tentu membantu tapi kalau kita tahu dampak Covid-19 memukul ekonomi dan keuangan, apakah policy didesain dengan mengandalkan data historis saja atau kita mendesain berdasarkan apa yang mungkin terjadi,” katanya.
Menurutnya, hal ini berimplikasi secara hukum karena akan dipertanyakan mengenai keakuratan data tersebut.
“Ini pun bisa menjadi masalah kalau dilihat secara hukum saja karena banyak perkara hukum ditanyakan datanya tidak menyatakan begitu. Itu hanya forecast tapi forecast itu adalah cara untuk antisipasi,” bebernya.
Baca Juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol Disahkan, Jadi Mimpi Buruk Pariwisata Indonesia Ditengah Pandemi
Kemudian dilema kedua, pemerintah dihadapkan dengan pilihan kecepatan atau akurasi.
Menurutnya, jika memilih kecepatan maka penyaluran bantuan bisa cepat namun tidak akurat dan berpeluang terjadi free rider yang meningkatkan moral hazard.
