LENSA BANYUMAS - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk mempertimbangkan kembali keputusan izin mudik lebaran tahun ini.
Keputusan ini dianggap terlalu cepat, lantaran situasi pandemi Covid 19 yang masih melanda Indonesia dengan potensi penambahan angka tertular yang masih rawan.
Disamping, tidak ada jaminan bahwa masyarakat dapat benar-benar mematuhi protokol kesehatan ketika sudah berkumpul dengan keluarga, atau selama perjalanan mudik.
Baca Juga: Menhub Tidak Melarang Mudik, Mardani Ali Sera : Ini Kebijakan Ceroboh
Belum lagi, harus ada pengawasan ketat dari para pihak terkait, mulai pemerintah sendiri dari berbagai level hingga pelaksana transportasi sampai pengelola restoran di perjalanan arus mudik.
"Mungkin pemerintah melihat kasus yang sedang turun saat ini, maka diperbolehkan," tutur Ketua Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi IDI, Eka Ginanjar saat dalam sebuah diskusi virtual seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin, 22 Maret 2021.
Semestinya kata dia, pemerintah betul-betul harus mendasari data rata-rata dan potensi infeksi di masyarakat.
Sebab, keputusan ini sama saja membiarkan bahaya di tengah masyarakat, karena tanpa pertimbangan yang matang.
"Kalau memang masih tinggi, walaupun kasusnya sudah rendah sebaiknya hindari dulu mengizinkan mudik," tegas dia dikutip dari Pikiran-Rakyat.Com, dalam artiket: Pemerintah Dinilai Terlalu Dini Izinkan Mudik Lebaran, IDI: Jangan Terburu-buru
Dalam selang sekitar satu bulan ke depan sebelum memasuki bulan Ramadan, katanya masih ada waktu bagi Kementerian Perhubungan untuk memikirkan ulang soal kebijakan memperbolehkan mudik tersebut.
Eka juga meminta agar pemerintah memperhatikan perkembangan Covid di daerah dan tidak terpancang secara nasional saja.
"Meskipun saat ini masyarakat sudah mulai menerima vaksinasi Covid-19 tapi cakupannya masih sangat sedikit" jelas dia.
Artinya, belum ada jaminan dari sisi herd immunity nya dan potensi penularan virusnya masih berkembang secara bebas.
Sebelumnya, Politisi PKS juga menyoroti soal kebijakan Kementerian Perhubungan tersebut. Ia juga meminta agar dibatalkan karena pengalaman kasus di India yang tiba-tiba meledak karena kebijakan kurang pertimbangan tersebut.***