LENSA BANYUMAS - Terkait adanya gangguan di laut Natuna, Menko Polhukam menegaskan pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah (NKRI).
Penguatan tersebut dengan pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
"Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur...mundur…." tandas Menko Polhukam Mahfud MD.
Baca Juga: Terkait Penangkapan Oknum MUI Terduga Teroris, Mahfud MD: Jangan Berpikir MUI Perlu Dibubarkan
Pernyataan Mahfud disampaikan saat berada di atas Kapal KRI Semarang seperti dikutip dari akun twitter @PolhukamRI Rabu, 24 Nopember 2021.
Mahfud menjelaskan, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap.
Selain melakukan penguatan dari dalam, katanya Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.
"Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan," tandas dia.
Ia mempertegas, selain kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yg bersifat multi dimensi, dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.
"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan & keamanan di laut, tapi lebih dari itu," tandasnya.
Menko Polhukam menambahkan, "Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau bidang sosial ekonomi tdk dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," jelas Mahfud MD.
Karenanya, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patroli.
"Slain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi, karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," pungkas dia.***