Network
LENSA BANYUMAS - Sebanyak 38 bupati dan wali kota telah resmi menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Penandatanganan dilakukan di Jakarta Selasa, 2 Maret 2021.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumoli dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyaksikan penandatangan komitmen yang menjadi awal pembangunan MPP di 38 daerah tersebut.
Setelah MPP berdiri di kabupaten dan kota, maka masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal terkait administrasi dan perizinan berusaha, karena semua bisa dilakukan di satu tempat.
Baca Juga: Daerah Ingin Dirikan Mal Pelayanan Publik, Tunggu Pedoman Teknisnya
"MPP ini harus mendukung kegiatan pemerintah dan fungsi ekonomi terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin berusaha untuk menggerakan ekonomi nasional," tegas Tjahjo Kumolo.
Pembangunan MPP adalah salah satu strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berkelanjutan.
MPP dikelola secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Tapi harus ada komitmen kuat dari mulai gubernur, bupati maupun wali kota, karena ini kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Menteri.
Sementara Menteri Yasonna Laoly mengatakan, pelayanan publik mendapat perhatian yang cukup besar dari Presiden. "Sehingga MPP sangat penting dibangun untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat," tegas Yasona.
