Network
LENSA BANYUMAS - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut serta dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Karena minimnya kualitas SDM seperti kurangnya ilmu bidang kerja dan pengetahuan hukum dari para PMI menjadikan mereka sering mendapat masalah di negara tempat mereka bekerja.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan peningkatan kualitas SDM penting bagi PMI untuk mengetahui kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan di negara tujuan.
Baca Juga: DPR Setujui Usulan Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek
"Sehingga hari ini kami butuh koordinasi dan sinergi dengan Pemda, persiapkan pendidikan dan pelatihan, perkuat kapasitas para calon pekerja migran, berikan mereka keahliankeahlian atas sektor yang mereka pilih, kemudian kemampuan bahasa asing dimana mereka bekerja itupun harus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan,"jelas Benny Rhamdani di Semarang, Jateng, hari Jumat 9 April 2021.
Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendukung penuh adanya koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah guna melatih, mengawasi dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran.
"Kalau peningkatan kualitaskualitas satu syaratnya ya edukasi, trainning tidak ada yang lain lagi. Seperti pak Ketua BP2MI sampaikan, apa yang dibutuhkan pekerja disana pelatihan kedua bahasa, kemudian kultur agar tidak bermasalah disana," ujar Ganjar.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BP2MI mencatat di Indonesia ada 3,7 juta PMI yang diberangkatkan melalui jalur resmi.
Diantaranya 252 ribu PMI berasal dari Jateng yang dalam waktu lima tahun terakhir pengaduan di Jateng tercatat ada 2.221 yang diantaranya pengaduan kekerasan fisik dan seksual, masalah gaji dan PHK sepihak.***
