DPP SAHI Sikapi Soal Pembatalan Haji 2021

LENSA BANYUMAS– Pengumuman resmi pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 2021yang disampaikan Menteri Agama RI, H. Yaqut Cholil Qoumas setelah melakukan pembahasan bersama Komisi VIII DPR-RI, pada Kamis, 3 Juni 2021 lalu disikapi oleh beberapa kelompok jamaah haji, Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia ( DPP SAHI ).

Dalam rilis yang diterima Tim Lensa Banyumas Pikiran Rakyat, Sabtu, 5 Juni 2021, DPP SAHI mendorong pemerintah Indonesia melakukan komunikasi intensif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). SAHI memandang penting komunikasi itu menyusul dua tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkat jemaah haji karena pandemi Covid.

Penting terus komunikasi untuk memperoleh tambahan kuota haji pada musim haji berikutnya setelah berakhirnya Pandemi Covid-19. Ini sebagai solusi dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama," ujar Ketum DPP SAHI H. Abdul Khaliq Ahmad.

Baca Juga: Masa Pandemi Covid19, Pekerjaan Apa yang Cocok untuk Pelajar Untuk Menghasilkan Uang

Soal pembatalan itu sendiri, SAHI menghormati dan dapat memahami keputusan pemerintah tersebut. SAHI memandang keputusan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan aktual dan rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan secara syar’i.

Atas keputusan itu, SAHI juga mengajak kepada para calon jemaah haji untuk ikhlas dan bersabar atas keputusan tersebut. Karena itu semua semata-mata demi perlindungan kesehatan dan keamanan terhadap calon jemaah haji akibat Pandemi Covid-19.

"Mari terus memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar musibah dunia Covid-19 segera berakhir dan kondisi kehidupan normal kembali, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana kembali," turut Khaliq.

Baca Juga: Satu Lagi Wisata di Cilacap , Namanya Curug Penganten

Dalam kesempatan ini SAHI juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk memahami keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia secara jernih dan khusnudhon. Di sisi lain perlu menjaga kehidupan nasional tetap kondusif agar pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 berangsur membaik dan bangkit kembali. 

"Kekhawatiran terhadap keberadaan Dana Haji pasca pembatalan keberangkatan sangatlah tidak beralasan, karena pemerintah menjamin Dana Haji aman, dan jangan terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya," pungkasnya.***