Network
LENSA BANYUMAS - Proyek cat ulang pesawat kepresidenan terus menuai kritikan dari berbagai tokoh.
Bahkan tak sedikit tokoh yang melayangkan soratan pedas terhadap proyek yang dinilai sangat tidak tepat karena dikerjakan saat masyarakat memikul beban berat akibat pandemi Covid 19.
Pesawat yang kini berubah menjadi warna merah putih itu juga dianggap pemborosan anggaran.
Legislator dari Gerindra Fadli Zon menilai, proyek cat ulang pesawat kepresidenan sama sekali tidak ada urgensinya.
Baca Juga: Cat Ulang Pesawat Presiden Banjir Kritik, Mardani: Pemimpin Mestinya Punya Standar Moral dan Etika
Hal ini katanya juga menunjukan bahwa gembar gembor Presiden Jokowi agar semua khususnya pejabat memiliki sense of crisis di tengah pandemi, menjadi bualan semata.
"Tak ada urgensinya sama sekali cat ulang jd merah ini. Hanya menunjukan betapa tak ada sense of crisis di tengah dampak pandemi," tulis Fadli Zon yang meretwit cuitan Pakar Penerbangan Alvien Lie.
Sementara Alvien Lie yang juga mantan anggota Ombudsman juga memberikan sorotan pedas terkait proyek cat ulang pesawat kepresidenan.
Karena menurutnya, ini menjadi kegiatan foya-foya alias pemborasan anggaran ditengah pandemi.
"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan," cuitnya dikutip LensaBanyumas.Pikiran-Rakyat.com.
Bahkan Alvin Lie menggambarkan taksiran soal biaya yang harus dikeluarkan untuk proyek cat ulang pesawat kepresidenan tersebut.
"Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100 ribu sd 150ribu..," tulis dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga tajam melayangkan kritikan.
Proyek cat ulang pesawat kepresidenan itu menandakan pemimpin yang tidak memiliki standar moral dan etika.
"Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi betul betul tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah trenyuh," ucap Mardani.
Katanya ada yang jauh lebih penting dan urgen ketimbang cat ulang pesawat, yakni penanganan masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19.
Lebih tepat jika proyek ditunda dan anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan masyarakat karena banyak korban PHK, banyak warga yang tidak bisa bekerja dan dampak buruk lainnya.
Sementara sumber di Istana kepada media membenarkan soal biaya pengecatan pesawat kepresidenan atau Pesawat BBJ 2 yang mencapai Rp2 miliar.***
