Network
LENSA BANYUMAS - Banyak pihak yang akhirnya meragukan dan mempertanyaan soal keamanan pada data aplikasi Peduli Lindungi menyusul bocornya sertifikat vaksin Jokowi.
Desakan agar pemerintah menjamin keamanan data ini pun mengalir dari banyak pihak seperti anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
Dikatakan, data ini dinilai sangat penting apalagi aplikasi Peduli Lindungi selanjutnya akan diterapkan sebagai skrining dalam berbagai sektor kegiatan masyarakat mulai 7 September 2021.
Seperti terkait bidang pendidikan, olahraga, seni budaya bahkan menjadi salah satu syarat pengunjung mal sesuai Instruksi Mendagi Nomor 38 Tahun 2021.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin diduga Milik Presiden Jokowi Beredar di Medsos, Kominfo Menjelaskan ini
"Pemerintah harus bisa menjamin keamanan data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi karena digunakan banyak orang dan memiliki dara-data krusial yang tidak boleh bocor ke pihak tidak bertanggung jawab," kata Guspardi Daus seperti dikutip dari ANTARA, Minggu 5 September 2021.
Perlindungan ini katanya wajib dilakukan, apalagi dugaan kebocoran data pribadi pengguna e Hac itu menyimpan data PII (Personally Identifiable Information).
Termasuk di dalam e Hac juga ada detail kontak, riwayat kesehatan, hasil tes Covid dan data lainnya yang jika tidak dilindungi akan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Namun Kementerian Kesehatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membantah dan mengklaim tidak ada kebocoran data pribadi dalam aplikasi E-Hac," ucapnya.
Diketahui setelah dugaan kabar data bocor, pemerintah melakukan investigasi untuk memastikan kebenarannya.
