Network
LENSA BANYUMAS - Terkait adanya gangguan di laut Natuna, Menko Polhukam menegaskan pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah (NKRI).
Penguatan tersebut dengan pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
"Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur...mundur…." tandas Menko Polhukam Mahfud MD.
Baca Juga: Terkait Penangkapan Oknum MUI Terduga Teroris, Mahfud MD: Jangan Berpikir MUI Perlu Dibubarkan
Pernyataan Mahfud disampaikan saat berada di atas Kapal KRI Semarang seperti dikutip dari akun twitter @PolhukamRI Rabu, 24 Nopember 2021.
Mahfud menjelaskan, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap.
Selain melakukan penguatan dari dalam, katanya Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.
"Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan," tandas dia.
