Bawaslu Banyumas Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Pemerhati Sospol Sebut Kurangnya Sosialisasi

LENSA BANYUMAS– Wahyu Riyono, Pemerhati Sosial dan Politik mengungkapkan semestinya Bawaslu tidak terjebak aturan formal mengenai batas waktu pelaporan, terlebih jika bukti materiil terpenuhi.

Hal ini merupakan bentuk respon dari penghentian laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas, berkaitan dengan Calon Legislatif Dapil 6 Partai Gerindra, di Desa Batuanten, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Bawaslu Banyumas menilai syarat materiil dugaan pelanggaran Pemilu tidak memenuhi unsur mengenai batas waktu pelaporan.

Baca Juga: Pendaftaran Segera Dibuka, Berapa Gaji PTPS (Pengawas TPS)?

Yon Daryono, Anggota Bawaslu Banyumas mengungkapkan kalau tanggalnya sudah keliru dan melewati batas waktu tujuh hari sejak dugaan pelanggaran pemilu ditemukan, lalu dilaporkan.

"Sudah melewati batas tujuh hari sejak dugaan pelanggaran ditemukan dan dilaporkan," ujarnya.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kampanye Pemilu ini karena Calon Legislatif yang bersangkutan melakukan kampanye di tempat ibadah. Mulanya, terdapat laporan warga dan mencuatnya kasus ini di Grup WhatsApp dan juga media sosial. 

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 72 ayat (1) huruf h yang berbunyi "Pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang, h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". 

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan kalau tidak banyak masyarakat yang paham mengenai batas waktu pelaporan. Jadi, hal ini menjadi kegagalan Bawaslu Banyumas dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat.