Network
Lensa Banyumas - Pemekaran wilayah kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom baru dinilai bisa mempercepat pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikemukakan oleh Dr Budi Setiawan Selaku Ketua DPRD Banyumas di sela-sela Audiensi Hasil Kajian Pemekaran Wilayah Banyumas oleh Tim LPPM Unsoed, Selasa 6 Oktober 2020 lalu.
"Dengan APBD 3 Trilun lebih maka sudah saatnya Banyumas dimekarkan. Jika tidak dimekarkan nanti akan lambat pembangunanya", ungkap Dr Budi.
Baca Juga: Berkunjung di Ponpes Al Ittiha Purwokerto, Taj Yasin: Ponpes Segera Galakkan Jogo Santri
Baca Juga: ShopeePay Perluas Jangkauan ke Lebih dari 500 Outlet Planet Ban
Baca Juga: Bobol Kios Buah, Residivis Curat Asal Purbalingga Diamankan Satreskrim Polresta Banyumas
Untuk lebih adil sudah disepakati pemekaran dibagi menjadi tiga. Hal itu agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dan dekat.
Meski di RPJP kajiannya dua wilayah, namun setelah ditimbang dengan berbagai kajian akhirnya dipecah jadi 3 wilayah.
Sementara itu terkait dengan aset yang paling banyak di wilayah kota, nantinya akan dibagi secara lebih adil, termasuk APBD.
Baca Juga: Ungkap Kasus Perdagangan Anak, Satreskrim Polresta Banyumas Amankan 3 Tersangka
Baca Juga: Mantan Kasi Kesra Desa Pejogol Ajukan Gugatan Hukum ke PTUN Semarang Dan PN Purwokerto
Baca Juga: Di Banyumas 582 Orang Positif Terpapar Covid 19, 328 Kasus Dari Klaster Pondok Pesantern
"Kita akan bagi APBD secara adil, apalagi saat ini dukungan politik antara eksekutif dan legislatif sangat kondusif," terangnya.
Pemilihan Ibukota tidak perlu diperdebatkan.
Sementara isu terkait dengan hasil kajian yang menentukan lokasi ibu kota hendaknya tidak perlu diperdebatkan. Sebab dari berbagai kajian wilayah tersebut merupakan wilayah yang dinilai paling pas.
Adapun rencana Ibukota untuk kabupaten Banyumas induk yakni Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Wangon sebagai Ibukota wilayah Kabupaten Banyumas Barat. Sedangkan untuk Kota Purwokerto Sendiri berada di Kecamatan Purwokerto Timur.
Baca Juga: Pentingnya Menjaga Keamanan Akun ShopeePay, Simak Caranya
Baca Juga: Google Meet Versi Gratis Batasi Panggilan Hingga 60 Menit Akhir Bulan Ini
Baca Juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Jokowi Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai
Sementara itu beberapa hal yang masih menjadi sorotan yakni terkait dengan indikator percepatan kesejahteraan.
Anggota DPRD dari PKS Setya Arinugroho mengungkapkan, indikator potensi ekonomi daerah pemekaran diantaranya, pertanian, holtikultura, batik, atsiri, gula kelapa dan perikanan. Hal itu menurut Ari harus dijadikan landasan kebijakan untuk tahun tahun berikutnya.
Harapannya sektor tersebut bisa semakin tumbuh, sehingga dukungan kebijakan sangat diperlukan. Apalagi dengan iklim politik yang sudah kondusif, maka berbagai sektor potensi ekonomi tersebut harus diberi dukungan maksimal.
