LENSA BANYUMAS - Lempar tanggung jawab antara Kemenpan RB dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menentukan nasib 75 pegawai KPK mendapat sorotan tajam dari politisi PKS Mardani Ali Sera.
Bahkan dirinya mengaku sangat miris melihat kondisi yang terjadi untuk nasib 75 pegawai KPK yang diberitakan tidak lolos seleksi PNS.
"Miris ketika melihat @KPK_RI dan @kempanrb saling lempar tanggung jawab nasib 75 pegawai KPK yang diberitakan tidak lolos seleksi PNS," kata Mardani dalam cuitan twitternya.
Baca Juga: Mantan Jubir KPK Berbagi Pengalamannya Saat Ikuti Seleksi Jadi Pegawai KPK
Ia melanjutkan, "Lebih jauh, jangan sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi 'alat' untuk mengurangi/mengintervensi independensi para pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya," ujar Mardani dikutip LensaBanyumas.Pikiran-Rakyat.com.
Mestinya kata dia, para pegawai KPK itu bisa dipertahakan dan yang tidak lolos bisa diberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan.
Menurutnya, kejadian yang begini harus dibuka ke publik karena dipandang sudah menjadi urusan semua.
"Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik/penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK," katanya.
"Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik dan pegawai KPK yang sudah berdedikasi selama ini," tulis Mardani.
Ia melanjutkan, salah satu putusan Mahkamah Konstitusi mengamanahkan agar tidak ada satupun kebijakan yang dapat merugikan pegawai KPK terutama dalam proses pengalihan status menjadi ASN.
Seharusnya dalam hal ini, KPK bisa mentaati keputusan tersebut. "Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut," ungkapnya.
Mardani kembali menegaskan, dalam hal ini semestinya yang dilakukan KPK adalah memberikan asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN.
Sebaliknya untuk kemudian KPK melakukan seleksi kepada para pegawainya, yang hasilnya 75 pegawai dinyatakan tidak lolos.
"Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN," tandas dia.
Soal kemudian ada permasalahan terkait dengan materi seleksi, dia menilai seharusnya sebelum proses sudah dapat diselesaikan.
KPK bisa duduk bersama dengan Kemenpan RB untuk mencari solusi.
"Apa maksud dan tujuannya. Plus kenapa ada pertanyaan2 yang tidak standr dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab," jelasnya.
Dalam hal ini ia menyebut, oposisi sangat berkepentingan agar KPK kuat dan menjadi pengawas serta penyelamat bangsa.
"Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," jelasnya.***