Usulan Santri Mudik Lebih Awal Mendapat Tanggapan Yang Berbeda-beda

- 25 April 2021, 22:01 WIB
Santri Mudik. / NU online
Santri Mudik. / NU online /

LENSA BANYUMAS - Usulan santri mudik lebih awal mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari pejabat tinggi di tanah air, mulai dari Bupati sampai ke Menteri.

Contohnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo justru menyarankan para santri tidak mudik, sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengecualian dan dispensasi terhadap santri yang ingin mudik.

Namun Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung usulan santri mudik lebih awal, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Baca Juga: Minta Santri Tak Mudik, Ganjar: Lebarannya Video Call

“Usulan tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan dipertimbangkan dengan matang,” ungkapnya di Surabaya, hari Minggu 25 April 2021 malam seperti yang dilansir Lensa Banyumas-PIKIRAN RAKYAT.com.

LaNyalla menyadari Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah setelah proses belajar di pondok pesantren, terlebih banyak para santri yang tempat tinggalnya lintas wilayah.

“Para santri ini memang merupakan komunitas khusus. Mereka belajar di pondok dalam waktu lama sehingga jarang pulang. Saya kira dispensasi tersebut dimungkinkan namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19,” ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Jatim Dukung Larangan Mudik, Penyekatan di 7 Titik Perbatasan Disiapkan

Namun, dia berharap ada pihak yang bertanggung jawab dalam kepulangan santri tersebut, sejak keluar pondok hingga sampai rumah.

“Pihak pondok pesantren sebaiknya mengawal langsung dalam hal pemulangan para santri ke tempatnya masing-masing. Para santri ini harus diawasi dan diatur sedemikian rupa agar aman, lancar dan tetap taat protokol kesehatan,” kata Senator asal Jawa Timur itu.

Dia juga menambahkan dalam dispensasi itu harus ada izin dari pihak pesantren, juga surat keterangan bebas COVID-19.

Baca Juga: Walau Mudik 2021 Dilarang Namun Ada Pengecualian, Apa itu?

”Saya kira yang utama adalah izin yang bisa dipertanggungjawabkan pihak pesantren agar tidak terjadi pemalsuan surat jalan. Lalu surat keterangan PCR, tes usap atau antigen dari dokter. Ini guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona,” pungkas Ketua Dewan Kehormatan KADIN Jatim tersebut.

LaNyalla juga berharap para santri difasilitasi pulang oleh pondok pesantren dengan memakai kendaraan khusus atau sewa bus sampai tujuan.

“Kami berharap pemda yang di wilayahnya banyak terdapat pesantren untuk membantu terkait hal ini. Kemudian mengoordinasikannya dengan petugas terkait, seperti Ditlantas Polri dan Dishub sebagai aparat di lapangan,” imbuhnya.***

Editor: Rama Prasetyo Winoto

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x