Mahasiswa Curhat Kesulitan Mau KKN karena Dalih WFH, 'Apa WFH diartikan sebagai cuti pak? '

LENSA BANYUMAS- Ada seorang warga Banyumas yang saat ini menjadi mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Bandung mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang saat ini menerapkan sistem kerja kantoran dengan model WFH dan WFO dalam pemberlakuan PPKM.

Karena kebijakan ini ia jadi kesulitan untuk mengurus kegiatan KKN nya karena semua yang dihubungi tak merespon dengan dalih sedang WFH. 

Bukan persoalan dari singkatan WFH (Work From Home) atau singkatan WFO (Work From Office) yang membuatnya bingung.

Baca Juga: Ada Mahasiswa Positif 'Ngeyel' Tak Pakai Masker, Ganjar: Sebagai Mahasiswa Mestinya Anda Paham Dong

Tapi karena menurutnya, masyarakat pekerjaan kantoran seolah mengartikan WFH itu sebagai cuti.

Cuitan curhat mahasiswa dengan akun @dhee.ps ini ia lontarkan di kolom komentar akun Bupati Banyumas Achmad Husein saat bupati ini memposting data kasus sebaran corona di Jateng belum lama ini.

Ceritanya, mahasiswa ini sedang mengurus keperluan untuk KKN di Banyumas, tapi sejumlah pihak yang ia hubungi baik itu sekolah maupun pemda enggan meresponnya.

Katanya, semua berdalih sedang WHF. "Apa WFH diartikan sebagai cuti pak? atau diliburkan oleh negara?," katanya.

"Mengapa pengurusan tdk bisa dilakukan dengan WFH dan saya harus menunggu petugas WFO pak ? ," tulisnya.

Ia menyambung kalimatnya, "Lantas, yang mereka kerjakan selama WORK FROM HOME apa ya pak?

Dilanjutkan, " Sekolah sasaran saya (KKN) pun tidak bisa memberi kejelasan pak, tidak berbeda kalimatnya, 'Guru sekarang semua WFH'," tutur Mahasiswa ini berharap Bupati Banyumas merespon dan memberi penjelasan.

Rupanya mahasiswa dengan akun dhee.ps ini hendak mengurus keperluan KKN di wilayah Banyumas.

Namun ja kesulitan karena beberpa pihak yang hendak dituju seperti sekolah dan kantoran Pemkab Banyumas tidak merespon dengan dalih WFH.

Ia menjelaskan, saat ini dirinya diharuskan melaksanakan KKN secara daring.

"Padahal KKN saya secara daring/WFH pak (Bupati Banyumas), bukankah itu suatu kebijakan yang baik? Tidak memperparah situasi pandemi dan mematuhi PPKM Darurat," ujarnya.

Sayangnya sampai curhatan mahasiswa ini tak direspon oleh Bupati Banyumas, kecuali hanya ditanggapi biasa oleh sesama netizen di kolom yang sama. ***