Network
LENSA BANYUMAS - Makin banyak pihak yang menyoroti proyek kereta cepat Jakarta Bandung, bahkan kini makin tajam sorotannya karena sikap inkonsistensi pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diumbar sebelumnya.
Seperti mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang turut mempersoalkan pembengkakan anggaran pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung tersebut.
Said Didu diakun twitternya menulis, pembengkakan anggaran dirasa sangat tidak rasional karena dari semula sebesar 5 milyar USD menjadi 8 milyar USD.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Pakai Dana APBN, Pemerintah Kembali Tunjukan Inkonsistensi
Katanya, proyek kereta api China ini juga tidak laik dan tidak layak, apalagi sampai menggunakan anggaran APBN yang nilainya sangat fantastis.
Seharusnya kata dia, DPR RI menolak penggunaan anggaran APBN untuk membiayai kereta api China tersebut, karena sejumlah alasan yang ia kemukakan.
"Seharusnya @DPR_RI (kalau msh ada) menolak penggunaan APBN utk Kereta Api China krn :
1) pembengkakan anggaran tdk rasional dr proposal awal hanya sktr $ 5 milyar menjadi sktr $ 8 milyar.
2) proyek ini tidak laik dan tdk layak
3) lakukan audit investigasi - tmsk kebohongan," kata Said Didu.
Sejumlah netizen langsung menyaut cuitan Said Didu dan ada yang meminta agar Presiden Jokowi menghentikan proyek tersebut.
"Betul bang @msaid_didu , tolong @DPR_RI lbh baik dananya dialihkan untuk Wajib Militer saja karena lebih urgent dan bahaya yang muncul sudan terlihat sehingga pemuda perlu mempresiapkan diri," kata akun Erich Honeckerh.
Ia melanjutkan, "Tolong Bapak @jokowi kereta cepatnya dihentikan dulu, kita fokuskan ke SDM pertahanan," ucapnya.
Ada juga yang meminta pencerahan dari Said Didu soal urgensi proyek kereta cepat Jakarta Bandung tersebut, seperti akun Ngungare_Jang.
"Mohon pencerahannya om, bagaimana sih urgensi proyek kereta cepat ini dgn pemindahan ibukota negara..? Apakah keuntungan kereta cepat bila ibukota negara jadi dipindahkan.?," tulisnya.
Sementara akun Otak~Koplak mendukung soal audit seperti yang disampaikan Said Didu.
"Udah seharusnya diaudit, krn kenaikannya sdh melebihi 50% dr budget. Dalam sebuah proyek itu diluar kewajaran. Krn bengkaknya budget sangat mempengaruhi BEP, harga jual tiket, dll...," ujar akun ini.***
