Network
LENSA BANYUMAS - Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menyebut upah minimum di Indonesia terlalu tinggi dan meminta menteri segera mencabut pernyataannya.
Pernyataan seorang Menteri ini dinilai sama saja tidak membela kaum buruh yang kondisi riil memiliki beban hidup yang sangat tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.
Seperti penilaian Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Anshori Siregar dengan menyebut pernyataan itu sangat tidak patut disampaikan oleh seorang Menteri.
Baca Juga: Turunkan Angka Pengangguran, Kemnaker Optimalkan Pengantar Kerja
“Saya menyayangkan Ibu Menteri membuat pernyataan yang menurut saya tidak patut tersebut. Seharusnya seorang Menteri berempati dengan kondisi buruh Indonesia yang semakin hari kondisinya semakin terbebani dengan berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat,” kata Anshori.
Legislator PKS ini menegaskan, jika dibandingkan dengan buruh di negara lain di ASEAN.
Bahkan katanya, saat ini upah buruh Indonesia masih paling rendah diantara sebagian besar negara-negara ASEAN.
“Coba kita tengok upah buruh di negara-negara Asean, ternyata upah buruh di Indonesia masih dibawah sebagian besar negara-negara Asean," katanya dikutip dari laman Fraksi PKS.
Belum lagi katanya dengan adanya inflasi, naiknya harga-harga barang, dan juga berbagai beban kebutuhan hidup yang terus menghimpit buruh.
Dipertegas, menjadi hal yang umum terjadi bahwa upah yang dibawa pulang oleh buruh kerumah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup selama satu bulan.
"Banyak buruh yang ‘gali lobang tutup lobang’ alias berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu sangat beralasan apabila buruh menuntut kenaikan upah” kata Anshori.
Karena itu Anshori mendesak dan meminta Menaker Ida Fauziah untuk mencabut pernyataannya.
Seharusnya kata dia, Menaker bisa berempati dan memperhatikan berbagai aspirasi serikat pekerja/serikat buruh yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir.
Terkait kenaikan UMK itu, pemerintah juga didesak mencarikan solusi terhadap berbagai aspirasi yang dilayangkan oleh buruh atau serikat pekerja.***
