Network
/photo/2022/01/11/3975793410.jpg)
LENSA BANYUMAS - Bahlil Lahadalia menteri termuda dalam kabinet yang pegang kementrian Investasi. Sebuah job yang strategis dan butuh ekpektasi besar. Demikian ungkap Andrianto, Direktur Indonesian Politic Actions (IPA).
Dalam rilisnya yang diterima Lensabanyumas.pikiran-rakyat.com, Rabu, 11 Januari 2022 Andrianto menyebutkan bahwa sudah 2 tahun menjabat namun tidak ada signifikansi investasi yang masuk.
Baru baru ini tiba tiba Bahlil lontarkan pernyataan Pengusaha ingin Jabatan Presiden di perpanjang. Menurut Andrianto ada statmen yang tidak mendasar.
"Ada konsekwensi kebohongan publik yakni pengusaha mana yg di maksud?Apakah pengusaha plat merah di yang bergabung di KADIN, APINDO, HIPPI dan lain lain?,"ungkapnya seraya bertanya.
Ditambahkan Andrianto, seorang menteri tidak boleh bicara sumir, belum terdengar institusi pengusaha atau dunia usaha inginkan perpanjangan Presiden.
"Jika di luar institusi haqul yakin justru ingin cepat pergantian Presiden, melihat lesunya dunia usaha akibat likuditas yg kering tersedot SUN,"terang Andri.
Diungkapkan pula bahwa banyak pabrik, mall, pusat ritel , pasar pada tutup. Selama tujuh tahun pun pertumbuhan ekonomi konstan dan angka 4-5 persen.
"Jauh dari gembar gembor janji kampanyenya yang 7 persen ke atas,"jelasnya.
Bahlil mesti ikut tes wawasan kebangsaan, utamanya soal konstitusi. Perpanjangan itu jelas melanggar UUD 45 amandemen 2002 pasal 7 jabatan Presiden berlaku 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali kembali dalam jabatan yang sama.
"Ini masterpiece dari amandemen UUD 45, pasca reformasi sudah ada Presiden diperpendek jabatannya yakni Gus Dur, diperpanjang no way,"katanya.
Menurutnya, dunia usaha itu justru kepastian politik yang utama sehingga bisa berkalkulasi dalam plan bisnisnya.
"Umumnya lebih menginginkan politik yang pasti,jadi pernyataan Bahlil kontras,"paparnya.
Andrianto juga mengatakan bahwa menteri menteri periode ke 2 Jokowi ini banyak yang tidak performance dan keliatan hilang kendali.
"Sangat disayangkan, belum lagi lelahnya publik ke isu reshuflle dan penambahan 25 posisi wakil menteri yang tidak cukup waktu tersedia yang berindikasi sekedar bagi kue kekuasaan,"pungkas Direktur IPA tersebut.***
