Network
LENSA BANYUMAS- Penggunaan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang digunakan KPu RI sebagai alat bantu Pemilu 2024, menjadi sorotan publik. Sebab, Sirekap seringkali menampilkan data tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil dari TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Persoalan ini membuat bnyak pihak akhirnya mempertanyakan soal anggaran KPU dalam melakukan pengembangan Sirekap. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyatakan siap mempertanggungjawabkan penggunaan Sirekap.
Baca Juga: Bawaslu Tegaskan Tidak Ada Istilah Kecurangan Pemilu, Adanya Pelanggaran
"Biaya Sirekap menggunakan APBN untuk penyelenggaraan pemilu. Nantinya akan dipertanggungjawabkan ke dalam bentuk laporan keuangan, dan audit Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Hasyim, saat konferensi pers, di Media Center KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.
Hasyim juga menegaskan, biaya pengembangan Sirekap tidak hanya menggunakan anggaran pada tahun 2023, namun juga tahun 2024. Anggaran ini digunakan mulai pengembangan hingga pelaksanaan penggunaan Sirekap.
Diketahui sebelumnya, ia juga mengakui ada data anomali didalam sistem tersebut. Karena hal ini, KPU terus memperbaiki data sejak 15 Februari 2024 hingga saat ini. Adapun data yang telah diperbaiki untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 74.181 TPS, Pemilu DPR RI sejumlah 14.651, dan Pemilu DPD sejumlah 10.512 TPS.
Baca Juga: AHY Ikut Merespon Wacana Hak Angket: Tidak Ada Urgensinya
"Data anomali yang ada pada Sirekap untuk Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terus dilakukan proses perbaikan data oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya.
Sementara itu, manajemen data Sirekap, KPU mengimplementasikannya dengan layanan cloud sesuai dengan SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2021. Ia juga memastikan pusat datanya berada di wilayah Indonesia.
