LENSA BANYUMAS - Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan anggaran Dana Desa
yakni, anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak
pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus.
Di tengah pandemi COVID-19, anggaran Dana Desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial
melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).
Dalam rilis KCPPEN ke Lensa Banyumas Rincian pencairan BLT DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima
manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima
manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar.
Pada bulan Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.
Drs. Luthfy Latief, M.Si, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDTT
menyampaikan, “Di tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran
Dana Desa kita titik beratkan pada tiga hal: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan
desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan
baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Khusus
untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi.”.
Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.
“Kementerian Desa dan pemangku kepentingan lainnya terus mengawal penyaluran BLT DD
agar tersampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat penerima bantuan tersebut,” tambah
Luthfy.
“Ketika perekonomian melemah akibat COVID-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang
stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program BLT DD ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat,” ujar Teguh Yudo Wicaksono,Head of Mandiri Institute.
Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi
sasaran BLT DD ini juga berbelanja di komunitas lokal. Sehingga dengan begitu, BLT DD ini membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Di sisi lain, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan demand di masa pandemi.
“Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80% UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33% yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ujar Teguh.
Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, Riant Nugroho, Direktur Rumah Reformasi Kebijakan
sekaligus pengamat kebijakan publik menyatakan apapun bantuan pemerintah di pedesaan, tidak
semata diukur dari besarannya saja tapi dampaknya.
“Sehingga kalau kita bisa gali lebih jauh
lagi, sebenarnya potensi pedesaan untuk menjadi panglima ekonomi di masa COVID-19 sangat
besar,” tambah Riant Nugroho.***
Disclaimer :
Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) -Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalamrangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasiekonomi nasional.
Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkanr akyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja,
mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh,
mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN
dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional.
Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional