Network
LENSA BANYUMAS - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai rencana Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menghapus kredit bos Pertamina adalah kebijakan politis.
Sebabnya menurut dia, karena rencana tersebut dibuka ke publik.
Seharusnya kebijakan itu diputuskan dalam internal saja.
"Hal seperti itu menjadi kebijakan internal BUMN, silahkan saja diputuskan yang terbaik bagi korporasi," tutur Herman Khaeron dalam akun twitter @PDemokrat.
Baca Juga: Ahok Beri Sinyal ke Gibran, Pertamina Hijau Bakal Meluncur ke Solo
Seharusnya Komisaris Utama itu memiliki arah dan kebijakan koorpirasi sehingga tak perlu disampaikan ke publik.
"Jika Komisaris Utama memiliki arah & kebijakan korporasi sebaiknya disampaikan & dibicarakan dgn direksi. Kalau disampaikan ke publik kesan saya jadi politis." tegas Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat ini.
Sejumlah netizen merespon cuitan Partai Demokrat ini dengan beragam komentarnya.
"Biasa cari sensasi, biar dibilang bekerja.
Sebodoh2nya orang kerja itu menghasilkan dan nambah uang bukan malah nambah hutang," tulis @nicholaskacrut.
