Ironis: Program Padat Karya Kemenhub Diabaikan, Malah Cat Ulang Pesawat Kepresidenan

- 8 Agustus 2021, 20:44 WIB
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyorot soal proyek cat ulang kepresidenan yang mengabaikan program padat karya Kemenhub.
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyorot soal proyek cat ulang kepresidenan yang mengabaikan program padat karya Kemenhub. /Fraksi PKS/

LENSA BANYUMAS - Anggota Komisi V Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menjelaskan, Kementerian Perhubungan sebenarnya telah merencanakan beberapa program padat karya di masa pandemi.

Program tersebut cukup mulia karena dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Beberapa program tersebut antara lain, pemeliharaan fasilitas bandar udara seperti pengecatan dan pembersihan terminal, pengecatan marka runway, pembersihan pagar pengaman bandara dan pemotongan rumput airstrip.

Baca Juga: Cat Ulang Pesawat Presiden Banjir Kritik, Mardani: Pemimpin Mestinya Punya Standar Moral dan Etika

Dan pogram ini sebenarnya juga sudah dikomunikasikan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara kepada Komisi V DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) sekitar April 2021.

Namun yang terjadi sungguh ironis, karena program itu seolah diabaikan, karena baru dijalankan sedikit, tapi justru yang diutamakan malah proyek pengecatan ulang pesawat kepresidenan.

Suryadi menilai, penggantian pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 itu bukan hal yang mendesak.

"Sangat tidak mendesak, dan bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk menambah program padat karya. Diperkirakan anggaran pesawat kepresidenan setara dengan 10 persen anggaran padat karya yang sudah direncanakan,” kata Suryadi dalam keterangannya beberapa hari lalu seperti dikutip dari laman Fraksi PKS.

Ia menerangkan, program padat karya Kemenhub itu menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.508 orang dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar sepanjang 2021.

“Tapi hingga bulan April lalu realisasinya baru menyerap tenaga kerja sebanyak 985 orang dengan anggaran sebesar Rp 1,12 miliar,” ujarnya.

Dalam pandangannya, pemerintah seolah tidak melihat kondisi perekonomian masyarakat yang terjadi akibat pandemi.

Alangkah eloknya jika tidak ada proyek pengecatan ulang pesawat, namun anggaran yang ada digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu hal yang ditekankan yaitu menggenjot kembali program padat karya oleh Ditjen Perhubungan Udara.

Pemerintah diminta tidak mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu seperti proyek cat ulang pesawat kepresidenan.

Namun harusnya lebih fokus dalam penanganan pandemi di masyarakat

“Pemerintah lebih fokus dalam penangangan pandemi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mempercepat penyerapan serta menambah anggaran program padat karya guna membantu perekonomian masyarakat,” pungkasnya.***

Editor: Ady Purwadi

Sumber: Fraksi PKS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini