Network
LENSA BANYUMAS - Pemerintah kembali menunjukan sikap tidak konsisten karena
keputusan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sikap inkonsistensi pemerintah ini berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN sedangkan dari awal bahkan sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN.
Pernyataan ini disampaikan Politisi Mardani Ali Sera yang juga menilai kondisi biaya proyek membengkak karena sejumlah faktor.
"Tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," kata Mardani di akun twitternya.
Baca Juga: Pemilu 2024 Sudah Ada Kesepakatan, Mardani Ali Sera: Tanpa ada Dasar Kuat Tolak Perpanjangan
Ia menyebut ada kekhawatiran proyek ini akan membebani pemerintah.
Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19.
Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang
Menurutnya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015.
"Imbas dari studi kelayakan yang terburu2 serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," lanjut Ketua DPP PKS ini.
Dikatakan, Covid 19 merupakan krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara mana pun menuntut kita untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin.
Ini untuk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
"Terutama seperti negara kita yg memiliki kemampuan fiskal terbatas,' jelasnya.
Karenanya Mardani menilai amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tersebut.
Menurutnya, ini sebagai imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif.
"Kita sama2 tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir," ungkapnya.
Ia melanjutkan, salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang.***
