LENSA BANYUMAS - Sebanyak 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK memang terus mengudang perhatian publik.
Bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat hingga akhirnya sejumlah pihak meminta agar polemik ini segera disudahi karena adanya titik terang untuk 57 pegawai KPK tersebut.
Seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta agar kontroversi diakhiri dengan sejumlah alasan.
Pertama karena MA dan MK katanya membenarkan secara hukum langkah yang ditempuh KPK.
Kedua, kebijakan presiden yang menyetujui permohonan Kapolri agar mengangkat mereka se agar ASN juga katanya tidak salah.
Baca Juga: Terbukti Ada Penyimpangan Dalam Proses TWK Pegawai KPK, Febri Diansyah: BKN Tidak Kompeten
"Kontroversi ttg 56 Pegawai KPK yg terkait TWK bs diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dgn semangat kebersamaan. Langkah KPK yg melakukan TWK menurut MA dan MK tdk salah scr hukum. Tp kebijakan Presiden yg menyetujui permohonan Kapolri utk menjadikan mereka sbg ASN jg benar," jelas Mahfud MD di akun twitternya.
Mahfud MD juga menyampaikan soal aturan menyangkut kewenangan presiden.
"Dasarnya, Psl 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun. 2020, "Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," katanya.
Ia melanjutkan, "Selain itu Presiden dpt mendekegasikan hal itu kpd Polri (jg institusi lain) sesuai dgn ketentuan Psl 13 Ayat (5) UU No. 30 Thn 2014," tulisnya.
Kini nasib 57 pegawai KPK tersebut makin menemui titik terang setelah Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo mengumumkan niatanya merekrut 57 pegawai KPK.
Kapolri melontarkan niatannya itu saat melakukan ceking terakhir persiapan pengamanan PON XX Papua di Papua pada Selasa, 28 September 2021.
Pernyataan Kapolri ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang wartawan dalam kesempatan jumpa pers usai pengecekan.
Kapolri mengaku pihaknya sudah mengirim surat ke Jokowi pada Jum'at 24 September 2021 lalu terkait perekrutan 57 pegawai nonaktif KPK yang tidak lulus TWK.
Alasannya adalah katanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terutama terkait dengan pengembangan tugas-tugas yang diemban khususnya pada Bareskrim Polri bidang tindak pidana korupsi.
Itu karena katanya sekarang ini juga institusinya mendapatkan tugas-tugas tambahan di masa pandemi seperti upaya pencegahan dan berbagai upaya lain yang berupa pengawalan program penanggulangan Covid 19.
Berikutnya tugas tambahan dalam program pemulihan ekonomi nasional. dan berbagai kebijakan strategis lainnya.
"Oleh karena itu kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon agar 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian rekrut menjadi ASN Polri," tegas Kapolri seperti dikutip dari ANTARA.
Diketahui, sehari sebelum pengajuan surat, ada satu pegawai lainnya yang juga tidak lulus dan dinonaktifkan sehingga total menjadi 57 pegawai KPK.***