Network
Money politic dapat berbentuk pemberian uang tunai, pembagian alat ibadah, pemberian bahan bangunan rumah ibadah, pembagian kompor gas melalui program Pemerintah, hadiah lomba, beras yang menggunakan kemasan bergambar Peserta Pemilu, bibit tanaman, dan sebagainya.
Menariknya, dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diterbitkan Bawaslu RI muncul mekanisme baru dari money politic. Mekanisme ini berupa digital money politic dengan memanfaatkan teknologi.
Hal ini menjadi tantangan baru bagi Pengawas Pemilu dalam membenahi pelanggaran pemilu. Sebab, kehadiran beragam e-wallet tidak bisa dibendung. Terlebih Laporan penelitian East Ventures (2023) yang berjudul Digital Competitiveness Index 2023: Equitable Digital Nation, mengungkapkan e-wallet adalah metode pembayaran terbanyak di Indonesia dengan persentase 81 persen di tahun 2022.
Di sisi lain, data ini menunjukkan adanya potensi peningkatan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Namun di tahun Pemilu, mengkhawatirkan jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan money politic. Sulit mendeteksi adanya transaksi melalui e-wallet jika tidak melakukan kolaborasi dengan seluruh elemen di dalamnya. Kolaborasi pun tidak menjamin, sebab terdapat banyak dalih yang bisa menguatkan tidak adanya transaksi khusus yang bertujuan mempengaruhi suara melalui pemberian digital money.
Arus kemajuan digital tidak bisa dibendung dengan cara yang mudah dan singkat. Kata kuncinya adalah awareness dari masing-masing masyarakat di Indonesia. Kerinduan masyarakat dengan sosok pemimpin yang sesuai dengan preferensi dan mampu mewakili suara rakyat. Pemimpin yang bekerja bukan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok, namun untuk masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga: Fungsi Hosting Adalah: Mulai dari Sarana Website Terlihat Pengunjung Hingga Optimasi User Friendly
Urgensi Membangun Public Awareness
Bukanlah suatu hal mudah membangun awareness di masyarakat. Terlebih pada masyarakat apatis yang tidak peduli mau dibawa kemana Indonesia. Namun setidaknya bisa melakukan berbagai strategi yang mampu mempersuasi masyarakat melalui kampanye yang berkelanjutan.
Kampanye bisa dilakukan melalui dua arah, secara konvensional dan digital. Mengingat tidak semua masyarakat Indonesia aktif dalam menggunakan internet, terutama usia lanjut.
Secara konvensional, Pengawas Pemilu bisa merangkul Pengawas Partisipatif sebagai perpanjangan tangan. Hal ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada masyarakat. Terutama menyasar partisipan yang dekat dengan masyarakat langsung secara grass root.
