Network
Selain itu, KPK juga melanggar aturannya sendiri yakni Peraturan KPK No.12 Tahun 2018, karena rancangan aturan TWK ini tidak disebarluaskan ke Pegawai KPK.
Jika pelanggaran sangat kentara dalam tahap awal penyusunan kebijakan/aturan, bagaimana dengan Tahap Pelaksanaan TWK?
"Kita tahu, KPK bilang pelaksanaan TWK dilakukan BKN. Bagaimana pandangan @OmbudsmanRI137 ttg pelaksanaan asesmen TWK oleh BKN? BKN TIDAK KOMPETEN," tambahnya.
Pegiat anti korupsi ini mengatakan, penyimpangan tahap Pelaksanaan TWK KPK dimulai dari pembuatan kontrak dengan tanggal mundur.
Kontrak antara KPK dan BKN ditandatangani 26 April 2021, namun dibuat berlaku mundur sejak 27 Januari 2021 alias mndur tiga bulan.
"Bgmana bs ajarkan INTEGRITAS ke masyarakat jk @KPK_RI begini? Padahal Asesmen TWK dilakukan 9 Maret 2021. Sementara kontrak KPK-BKN baru ttd 26 April 2021," ujarnya.
Kembali ia melanjutkan, dalam pelaksanaan asesemen TWK pun, BKN dinilai @OmbudsmanRI137 tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk lakukan asesmen tersebut.
"Izinkan saya bertanya kembali: INTEGRITAS SEPERTI APA YANG SEDANG DIAJARKAN @KPK_RI KETIKA MEMBUAT KONTRAK DENGAN TANGGAL MUNDUR TERSEBUT? Ingat 9 nilai antikorupsi yg selalu diajarkan KPK kemana2 sejak dulu?, " jelas dia
"JUJUR, itu yg pertama. Artinya: JANGAN BOHONG. lanjut lagi ya gais.. sori td kepslok kepencet..
Lalu bagaimana dg masalah PENETAPAN HASIL?," katanya.
Menurur Febri, ada ketidakpatuhan, pengabaian dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara.
